Kendari, Radarsultra.co – Rumpun Perempuan Sultra (RPS) bersama Forum Media dan sejumlah jurnalis di Kota Kendari tengah mematangkan rencana aksi kolektif untuk menyuarakan penolakan terhadap berbagai bentuk kekerasan kepada jurnalis dan media. Inisiatif ini menjadi bagian dari rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat sipil.
Koordinator Program RPS, Sitti Zahara, menjelaskan bahwa pihaknya menekankan pendalaman perspektif anti kekerasan sekaligus penolakan terhadap upaya pembungkaman pers. Forum diskusi tersebut juga membahas sejumlah kasus aktual, termasuk gugatan Menteri Pertanian terhadap salah satu media nasional serta kekerasan yang menimpa jurnalis lokal saat menjalankan liputan.
Ia menegaskan bahwa kedua kasus tersebut menggambarkan masih rentannya ruang kerja jurnalistik dari tekanan, baik melalui jalur hukum maupun tindakan fisik.
“Karena itu, forum menilai perlu adanya ruang diskusi kritis untuk menyiapkan langkah antisipatif dan strategi advokasi ketika intimidasi, gugatan, atau kekerasan terjadi terhadap jurnalis dan media,” ujarnya.
Selain memperkuat perspektif anti kekerasan, kegiatan tersebut menghasilkan komitmen awal dari para jurnalis untuk terlibat aktif dalam aksi kolektif menyuarakan penghentian kekerasan terhadap media. Aksi itu akan digelar bersama organisasi masyarakat sipil sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap kebebasan pers.
Inisiatif penguatan kapasitas jurnalis ini merupakan bagian dari Program Kemitraan Australia–Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). Program INKLUSI bertujuan memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam pembangunan serta mendorong partisipasi kelompok marjinal dalam bidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik.
RPS menegaskan bahwa meningkatnya kasus kekerasan dan pembungkaman kepada jurnalis tidak hanya menyasar individu pekerja media, tetapi juga mengancam kebebasan pers serta ruang demokrasi. Untuk itu, RPS mengajak seluruh elemen masyarakat turut mengambil bagian dalam aksi kolektif 16 Hari Anti Kekerasan sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap jurnalis dan menjaga ruang pemberitaan tetap independen dan berpihak pada kepentingan publik.
