Kendari, Radarsultra.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memaparkan progres dan rencana pembangunan di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) yang disusun berbasis data, mekanisme perencanaan, serta skala prioritas daerah.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tenggara, Andi Syahrir, menjelaskan bahwa penyampaian klarifikasi ini bukan dalam konteks perdebatan, melainkan untuk memberikan gambaran utuh kepada publik terkait arah pembangunan, termasuk merespons aspirasi yang sebelumnya disampaikan Wakil Bupati Kolaka Utara.
“Kita ingin meluruskan secara objektif dan berbasis data. Ini bukan untuk menjatuhkan siapa pun, tetapi agar masyarakat mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai proses pembangunan di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kolaka Utara,” ujarnya.
Rakortekrembang dan Pertimbangan Teknis
Salah satu hal yang disoroti adalah hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrembang) yang digelar di Baubau pada 11 April 2025. Dalam forum tersebut terdapat lima poin kesepakatan terkait pembangunan di Kolaka Utara.
Namun, menurutnya, hasil rakor merupakan bagian dari proses perencanaan yang tetap mempertimbangkan kondisi riil lapangan dan kemampuan fiskal daerah.
Terkait usulan pengaspalan Jalan Batu Putih–Porehu sepanjang 5 kilometer di Kecamatan Batu Putih, Pemprov mencatat terdapat sekitar 40 kilometer ruas jalan dalam kondisi rusak berat di tiga kecamatan. Data tersebut terungkap dalam pertemuan antara perwakilan DPRD dan camat Kolut bersama Dinas Bina Marga serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
Karena keterbatasan anggaran dan efisiensi, usulan tersebut belum dapat direalisasikan melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2026. Jika belum terakomodasi, maka akan diupayakan melalui APBD Provinsi 2027 dengan target penanganan 5 hingga 10 kilometer, menyesuaikan kondisi fiskal.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada dikotomi antara sumber anggaran APBN dan APBD.
“APBN tidak turun begitu saja. Ada proses dan perjuangan bersama di tingkat pusat. Jadi pembangunan ini merupakan satu kesatuan upaya,” jelasnya.
SPAM, RTLH dan Irigasi
Terkait optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Lambai, usulan tersebut sempat dibahas dalam perencanaan. Namun, Pemprov memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah lain yang dinilai lebih mendesak.
“Ini soal skala prioritas makro. Bukan berarti diabaikan, tetapi ditunda menyesuaikan urgensi kebutuhan,” terangnya.
Untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Lawatan, Kecamatan Pakue Utara, dari usulan 30 unit, sebanyak 20 unit telah direalisasikan dan selesai dibangun. Secara keseluruhan, Sulawesi Tenggara memperoleh sekitar 299 unit RTLH yang didistribusikan secara proporsional ke kabupaten/kota.
Adapun rehabilitasi jaringan irigasi tambak di Pakue sepanjang 2 kilometer ditargetkan pada 2026 melalui APBD Provinsi. Saat ini telah dialokasikan anggaran sekitar Rp290 juta untuk tahap perencanaan teknis oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya.
Pendidikan dan Perkebunan Didukung APBN
Di sektor pendidikan, sejumlah pembangunan sekolah menengah direncanakan bersumber dari APBN 2026, di antaranya SMA 1 Porehu, SMA 1 Batu Putih, SMA 1 Tolala, serta SMKN 1 Kolaka Utara.
Selain itu, sektor perkebunan juga mendapatkan dukungan signifikan. Pada 2026, Kolaka Utara direncanakan menerima bantuan bibit kakao seluas 1.500 hektare atau sekitar 1,5 juta batang senilai kurang lebih Rp24 miliar. Bantuan kelapa dalam senilai Rp5 miliar untuk 2.000 hektare serta benih pala sekitar Rp650 juta untuk 500 hektare turut diupayakan melalui APBN.
Pemprov Sultra menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di 17 kabupaten/kota, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal serta kebutuhan prioritas masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
