Jakarta, Radarsultra.co – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyambut baik terselenggaranya Kongres Persatuan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berlangsung lancar dan demokratis.
Ia berharap momentum ini menjadi titik balik untuk mengakhiri dualisme kepengurusan PWI yang telah terjadi hampir dua tahun terakhir.
“Kami tentu senang mendapat kabar Kongres Persatuan PWI berjalan lancar dan demokratis. Semoga PWI betul-betul bersatu lagi dan kembali fokus untuk turut mengawal jurnalisme Indonesia yang profesional dan berkualitas,” ujar Meutya Hafid saat menerima Ketua Umum PWI terpilih, Akhmad Munir, dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) terpilih, Atal S. Depari, di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Dalam kesempatan itu, Menkomdigi yang didampingi Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria dan Dirjen Komunikasi Publik dan Media Fifi Alyda Yaya, berpesan agar kepengurusan baru benar-benar merangkul semua pihak, termasuk kubu PWI hasil Kongres Bandung 2023 yang dipimpin Hendry Ch. Bangun.
“Masukkan Pak Hendry. Agar benar-benar rekonsiliasi dan bersatu kembali,” kata Meutya.
Seperti diketahui, PWI selama hampir dua tahun terakhir dilanda dualisme kepengurusan antara hasil Kongres Bandung 2023 dan Kongres Luar Biasa Jakarta 2024.
Dengan adanya Kongres Persatuan yang digelar di Cikarang, Bekasi, pada 29–30 Agustus 2025, perpecahan tersebut akhirnya menemukan jalan keluar.
Kongres Persatuan ini berlangsung atas dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital serta tokoh pers Dahlan Dahi.
Hasilnya, secara demokratis terpilih Direktur Utama LKBN Antara, Akhmad Munir, sebagai Ketua Umum PWI, serta Atal S. Depari sebagai Ketua DK PWI periode 2025–2030.
Menanggapi harapan Menkomdigi, Akhmad Munir menegaskan kepengurusan baru tetap mengakomodasi nama Hendry Ch. Bangun dan jajaran PWI hasil Kongres Bandung.
“Nama Pak Hendry sudah masuk dalam daftar pengurus baru yang sedang dirancang formatur,” jelas Munir.
Ia juga menyampaikan bahwa tim formatur sedang berupaya merampungkan susunan pengurus secepatnya, untuk kemudian mengurus pengesahan administrasi hukum umum (AHU) di Kementerian Hukum dan HAM.
Rencananya, pelantikan pengurus baru akan dilaksanakan di Museum Pers Nasional, Solo, pada akhir September mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, Menkomdigi Meutya Hafid juga menegaskan komitmen pemerintah untuk berkolaborasi dengan PWI.
Menurutnya, tantangan dunia pers di era digital semakin besar, terutama dengan derasnya arus informasi.
“Kami siap berkolaborasi dengan PWI dalam rangka menjaga jurnalisme Indonesia di tengah gempuran arus informasi yang masif. Kami berharap para wartawan terus bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik,” pungkas Meutya.***
