Kendari, Radarsultra.co – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, mengapresiasi sinergi kuat pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Tenggara pada Rapat Koordinasi Konsolidasi Program Prioritas UPT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sultra, Jumat, (09/01/26).
Ia menyampaikan, secara nasional program revitalisasi sekolah berjalan baik dengan realisasi pada 16.171 satuan pendidikan dan ditargetkan rampung 100 persen. Program tersebut merupakan prioritas Presiden untuk memastikan seluruh sekolah memiliki sarana prasarana yang layak.
“Tidak boleh lagi ada sekolah dengan atap bocor, toilet tidak layak, atau bangunan rusak. Dalam lima tahun ke depan, seluruh satuan pendidikan harus layak dan mendukung pembelajaran bermutu,” tegas Abdul Mu’ti.
Selain revitalisasi fisik, Mendikdasmen juga menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan sarana digital. Untuk wilayah yang belum memiliki akses internet atau listrik, pemerintah pusat menyiapkan solusi melalui Starlink serta kerja sama dengan PLN.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sultra dalam percepatan peningkatan mutu pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
Menurut Gubernur, visi Sultra yang aman, sejahtera, dan religius hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas sejak pendidikan dasar hingga menengah.
“Kesejahteraan dan pengelolaan sumber daya alam tidak mungkin tercapai tanpa rasa aman dan kualitas SDM yang baik. Karena itu, pendidikan menjadi penopang utama kemajuan Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan pendidikan nasional sejalan dengan kebutuhan riil daerah. Pemprov Sultra telah mengusulkan 1.374 satuan pendidikan untuk program revitalisasi, dengan 481 sekolah telah disetujui mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK.
Perhatian khusus diberikan pada revitalisasi SMA, SMK, dan SLB dengan rincian 60 SMA, 33 SMK, dan 48 SLB. Pemprov juga mendorong penguatan SMK sebagai pencetak tenaga kerja kompetitif sekaligus penggerak ekonomi daerah.
“Sekitar 70 persen SMK di Sultra kita arahkan mendukung program Makan Bergizi Gratis melalui SMK pertanian, peternakan, dan kelautan,” katanya.
Dalam pengembangan SDM unggulan, Pemprov Sultra menginisiasi SMA unggulan terintegrasi dengan konsep SMA Garuda, serta menyiapkan SD dan SMP unggulan di seluruh kabupaten/kota. Program beasiswa luar negeri terus diperluas, dengan 50 mahasiswa telah diberangkatkan ke Jepang, Inggris, dan Australia, serta target 100 orang per tahun.
“Jika konsisten empat tahun ke depan, minimal 400 putra-putri Sultra akan menempuh pendidikan di luar negeri,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP Sulawesi Tenggara) Sultra, Junaddin Pagala, menyebut rapat koordinasi ini sebagai momentum strategis memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, khususnya dinas pendidikan kabupaten/kota, dalam mengawal program prioritas nasional.
“Rakor ini bertujuan menguatkan silaturahmi dan sinergi agar seluruh program prioritas Kemendikdasmen berjalan optimal dan tepat sasaran di Sulawesi Tenggara,” jelasnya.
Sepanjang 2025, BPMP Sultra mengawal berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, mulai dari revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, sistem penerimaan murid baru, wajib belajar sembilan tahun, penguatan pendidikan karakter, asesmen pembelajaran, tes kemampuan akademik, hingga penjaminan mutu pendidikan.
Pada 2025, sebanyak 348 satuan pendidikan di Sultra menerima bantuan revitalisasi dengan total anggaran Rp328 miliar dan terealisasi 100 persen. Salah satu sekolah yang dijadwalkan segera diresmikan adalah SMA Negeri 7 Kendari. Memasuki 2026, kuota revitalisasi meningkat drastis menjadi 1.374 satuan pendidikan atau naik sekitar 400 persen.
Di bidang digitalisasi pembelajaran, BPMP Sultra mencatat 4.081 sekolah menjadi sasaran pada 2025. Hingga kini, 3.314 sekolah telah menerima papan interaktif digital, sementara sisanya masih dalam proses pengiriman. Bimbingan teknis guru juga telah menjangkau 3.614 tenaga pendidik atau sekitar 97 persen dari target.
