Kendari, Radarsultra.co – Upaya meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur di daerah kembali diperkuat melalui kolaborasi antara SSDM Polri dan Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Tenggara (Polda Sultra).
Kedua institusi tersebut secara resmi mendampingi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dan Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) dalam penyelenggaraan Assessment Center Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), yang berlangsung 18–20 November 2025 di Hotel Quba 9, Kendari.
Program asesmen ini menjadi langkah strategis bagi dua pemerintah daerah tersebut untuk memastikan rekrutmen pejabat tinggi dilakukan secara profesional dan berbasis kompetensi.
Total 52 peserta mengikuti proses ini, terdiri atas 46 peserta dari Konsel dan 6 peserta dari Koltim. Kehadiran pimpinan daerah serta jajaran BKPSDM dari kedua kabupaten menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat proses seleksi pejabat tinggi secara akuntabel.
Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Kabagdalpers Ro SDM Polda Sultra yang mewakili Wakapolda Sultra. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya standardisasi dan keterbukaan dalam proses pengisian jabatan.
“Pelaksanaan Assessment Center merupakan bentuk komitmen bersama antara Polri dan pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan, objektif, serta berbasis kompetensi,” ujarnya.
Selama tiga hari, peserta menjalani serangkaian metode asesmen terukur, mulai dari Intray, Leaderless Group Discussion (LGD), Behavioral Event Interview (BEI), psikometri, hingga Problem Analysis (PA).
Setiap tahapan dimaksudkan untuk mengukur kemampuan manajerial, integritas, ketangguhan berpikir, serta kepekaan sosial kultural yang dibutuhkan dalam memimpin organisasi pemerintahan modern.
Dukungan Polda Sultra terhadap proses seleksi ini turut diapresiasi oleh Pj. Bupati Kolaka Timur dan Sekda Konawe Selatan.
Keduanya menilai pendampingan ini menjadi bagian penting untuk menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap seleksi pejabat tinggi daerah.
Hasil asesmen akan menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan pejabat yang layak menduduki jabatan strategis di kedua kabupaten tersebut.
Melalui proses seleksi yang diperkuat oleh perangkat asesmen profesional, diharapkan lahir pemimpin daerah yang mampu mendorong peningkatan kinerja birokrasi serta pelayanan publik yang lebih baik.***
