Jakarta, Radarsultra.co – Kabaharkam Polri, Komjen Mohammad Fadil Imran, melepas 111 personel kepolisian yang akan bertugas mengamankan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) di berbagai negara.
Dalam kegiatan Pre Departure Briefing (PDB) dan Apel Pemberangkatan Satgas PAM TPSLN Operasi Mantap Brata 2024 di Pusat Misi Internasional Polri Serpong, Banten, Fadil memberikan pesan kepada anggota untuk menjalankan tugas dengan baik.
Menurut Fadil, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa personel yang diberangkatkan harus menjalankan tugas sesuai amanat.
Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mengamankan TPSLN, tetapi juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan petugas TPSLN dan KBRI.
“Tadi sudah disampaikan pesan Bapak Kapolri untuk betul-betul menjunjung tinggi tugas dengan baik, mengawal pengamanan dengan baik, ditambah dengan koordinasi karena tugas personel ini di TPSLN bukan hanya mengamankan proses pemungutan suara tapi juga melakukan koordinasi awal petugas TPSLN dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia,” kata Fadil, Senin, (29/1/2024).
Personel yang akan diberangkatkan tersebar di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong, Australia, Belanda, dan Arab Saudi.
Fadil menekankan pentingnya koordinasi dengan Kedubes dan pihak berwenang negara setempat mengingat TPSLN tidak hanya berlokasi di KBRI dan Konsulat Jenderal, tetapi juga dilaksanakan di luar kedutaan.
Dengan 2.3 juta WNI yang akan mencoblos di luar negeri, Fadil mengharapkan agar proses Pemilu 2024 berjalan lancar meskipun dihadapi keterbatasan di lokasi pemungutan suara.
Seluruh personel telah disiapkan dengan baik untuk menghadapi segala kemungkinan kontingensi.
Fadil menuturkan bahwa Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri bersama KPU, Bawaslu, dan Kementerian Luar Negeri memberikan bimbingan teknis, dan penempatan personel pada masing-masing TPSLN akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan jumlah pemilih.
“Sedikit gambaran mengenai penempatan personel pada masing-masing TPSLN tentu akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, jumlah pemilih, jarak dari kedutaan dan sebagainya,” ujarnya.
Polri, kata Fadil, mematuhi aturan dari KPU dan regulasi negara-negara tetangga. Contohnya, dalam proses pengamanan pemungutan suara, anggota tidak menggunakan seragam dinas, hanya seragam sipil biasa dan dilengkapi rompi.
Fadil berharap agar tidak ada kendala seperti pada Pemilu 2019, seperti kekurangan surat suara dan antrean panjang masyarakat.
“Tapi semua itu sudah diantisipasi oleh tim bersinergi dengan KPU, bersinergi dengan kementerian luar negeri agar persoalan seperti itu bisa diatasi,” tandas Fadil.*
