Kendari, Radarsultra.co – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tenggara (Sultra) Irjen Pol Dwi Irianto melakukan pemantauan terhadap logistik Pilkada 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari pada Jumat (22/11/2024).
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan dan keamanan logistik yang akan digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan datang.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolda didampingi oleh Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana, Irwasda Kombes Pol Hartoyo, Dir Intelkam, serta Kapolresta Kendari.
Mereka disambut oleh petugas keamanan dari Satgas Operasi Mantap Praja (OMP) Polresta Kendari dan petugas dari Sekretariat KPU Kendari.
Dalam keterangannya kepada media, Irjen Dwi Irianto menjelaskan bahwa pengecekan logistik Pilkada ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses pemilu.
“Dalam pengecekan kami fokus memastikan bahwa seluruh logistik Pilkada dalam kondisi aman dan terjaga dari potensi gangguan keamanan. Ini penting untuk mendukung kelancaran proses pemilu,” ujar Kapolda Sultra.
Irjen Dwi Irianto juga menekankan pentingnya antisipasi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang Pilkada.
Menurutnya, komunikasi yang efektif antara seluruh pihak terkait menjadi kunci dalam menciptakan suasana pemilihan yang aman, nyaman, dan damai.
“Kami ingin memastikan bahwa logistik ini bebas dari potensi kerawanan keamanan, sehingga seluruh rangkaian Pilkada dapat berlangsung dengan lancar,” lanjutnya.
Pengecekan logistik tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Polda Sultra dalam mendukung KPU, yang bertugas memastikan kesiapan teknis penyelenggaraan Pilkada.
Dengan semakin dekatnya waktu pemungutan suara, koordinasi intensif antara kepolisian, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan lainnya menjadi sangat krusial.
Kehadiran Kapolda Sultra dalam peninjauan ini juga menunjukkan komitmen kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di Sulawesi Tenggara.
Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan daerah mereka melalui pemilu yang bebas dan adil.***
