Kendari, Radarsultra.co – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapimprov tahun 2023 di salah satu hotel di Kendari, Sabtu, (25/11/2023), dalam kegiatan tersebut Ketua Kadin Sutra, Anton Timbang menyebut ada dua isu ekonomi yang patut dicermati.
Menurutnya ada dua isu ekonomi yang ingin saya tunjukkan untuk kita cermati bersama, Pertama adalah telah terjadi pergeseran sektor usaha terhadap distribusi PDRB Sultra, di mana tahun 2005 sektor pertanian sangat mendominasi hingga 42 persen, tapi tahun 2022 trennya menurun menjadi 23 persen, meskipun dari sisi volume dan nilainya tetap tumbuh, namun tidak sebesar sektor pertambangan terutama nikel yang mulai bangkit di tahun 2010, dan saat ini memberikan kontribusi sebesar 20 persen. Ada fenomena menarik bahwa pertumbuhan sektor pertambangan belum dapat meningkatkan sektor industri pengolahannya yang baru mencapai sekitar 5-8 persen.
Data BPS menunjukkan bahwa produksi pertambangan nikel terdiri dari 22,5 juta ton biji nikel dan 120 ribu ton Fero nikel. “Ini menunjukkan pertambangan nikel kita baru mengahasilkan bahan setengah jadi. Untuk itulah kami terus mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan kebijakan hilirisasi industri pengolahan nikel untuk pembuatan baterai, industri pengalengan, stainless stell dan berbagai produk akhir lainnya,” ungkapnya.
Selain itu Anton Timbang juga menjelaskan bahwa produksi aspal Buton tercatat 91 ribu ton, sedangkan cadangan deposit aspal mencapai 660 juta ton. Di sisi lain kebutuhan aspal untuk jalan nasional mencapai 1,2 juta ton per tahun, sementara yang 44-40 persen dipenuhi dari impor.
Terkait hal tersebut, lanjut pria yang akrab disapa AT ini, dukungan kebijakan pemerintah juga sudah cukup memadai. Dan kabar baiknya aspal Buton telah masuk dalam E-Catalog Sultra dan juga telah menjadi program prioritas lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam E-Catalog Nasional.
“Kondisi inilah yang selalu kami sampaikan di berbagai kesempatan Rapimnas dan Rakorwil Kadin. Kami juga telah mendapat restu dari Ketua Umum Kadin Indonesia dalam hal ini Arsjad Rasjid untuk mendiskusikan masalah tersebut dengan seluruh Ketua KADIN provinsi agar industri aspal dapat menjadi peluang investasi yang menarik. Sebagaiman arahan Presiden RI saat berkunjung langsung ke Buton, yang mana Presiden memberikan arahan agar pemanfaatan aspal Impor tahu 2024 dihentikan untuk mengembangkan potensi aspal Buton,” ungkap AT.
Untuk yang kedua, lanjut Anton Timbang, adalah tentang sektor pertanian, khusunya komoditi beras dan perikanan. Hal perlu dicermati karena ini adalah kebutuhan pokok yang selalu memicu inflasi di Sultra.
“Meskipun Pemprov Sultra telah berhasil menekan tingkat inflasi dari 5,32 persen di bulan Juni menjadi 3,46 persen di September dan 3,41 persen di Oktober 2023. Namun komoditas beras menjadi kontributor terbesar di bulan September yaitu 0,36 persen, maka permasalahan produksi beras masih berkutat di tingkat produksi. Di mana pada periode 2020-2022 produksi beras mengalami tren penurunan dari 305 ribu ton di 2020 menjadi 275 ribu ton di tahun 2023. Di sisi lain, konsumsi beras semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk secara year to year, komoditas beras tetap menjadi kontributor terbesar yaitu 0,83 persen sehingga harus menjadi perhatian serius untuk kita semua,” ujarnya.
Masih kata Anton Timbang menjelaskan bahwa permasalahan geografis dan kultural daerah di Sultra juga mempengaruhi tingkat produksi beras.
Dari 17 kabupaten dan kota, hanya lima kabupaten yang surplus yaitu, Konawe, Konsel, Kolaka, Koltim, dan Bombana. 12 kabupaten/kota lainnya masih kekurangan, di mana tingkat konsumsinya masih lebih tinggi dari produksinya.
Sementara untuk komoditi perikanan lebih kepada sistem logistik yang kurang baik, mengingat ikan komoditas yang cepat rusak dan dipengaruhi musim penangkapan yang terbatas pada gelombang besar.
Untuk itu jika diperkenankan KADIN Sultra akan melakukan kerja sama untuk pemanfaatan beberapa PPI yang tidak optimal. Bahkan sebagian tidak dimanfaatkan, misalnya PPI Pasar Wajo di Buton.
Sehubungan dengan hal tersebut, KADIN Sultra telah menyampaikan kepada rekan-rekan di daerah lain tentang kondisi tersebut, dan cukup banyak yang berminat, jika PPI Pasar Wajo dapat di operasikan dan industri aspal Buton juga dapat terealisasikan, maka Buton akan memiliki sumber penggerak ekonomi yang besar. Saat ini daerah tersebut belum menunjukkan perkembangan yang signifikan otonom 22 tahu yang lalu.
Pada kesempatan yang smaa Anton Timbang juga memberikan arahan agar KADIN Sultra melakukan evaluasi dan penyegaran pengurus yang tentunya juga dilakukan
Oleh karena itu KADIN kabupaten dan kota dengan mengacu pada kinerja. Selain itu KADIN Sultra juga perlu mencermati pembentukan Badan Ad Hoc untuk tenaga profesional non pengusaha yang secara aktif membantu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan KADIN Sultra.
“Rekan-rekan pengurus segera melakukan langkah pembentukan pengurus KADIN di beberapa kabupaten. Hingga saat ini sembilan kabupaten dan kota telah memiliki ketua defenitif, yaitu Kabupaten Konawe, Konsel, Kolaka, Kolaka Utara, Muna, Buton, Kota Baubau, dan Kendari. Sementara delapan kabupaten masih pelaksana yaitu Wakatobi, Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah, Muna Barat, Kolaka Timur, Konawe Utara dan Konawe Kepulauan,” pungkasnya.
