Kendari, Radarsultra.co – Pemerintah Kota Kendari menggelar kegiatan retret perdana yang berlangsung selama tiga hari, mulai Jumat, 1 Agustus hingga Minggu, 3 Agustus 2025 di Kebun Raya Kendari. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala OPD, asisten, staf ahli, kepala bagian, dan pejabat struktural lainnya.
Retret ini digagas sebagai upaya memperkuat motivasi kerja, menumbuhkan semangat pengabdian, serta meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung arah pembangunan Kota Kendari untuk periode 2025–2030.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan yang pertama dilakukan di tingkat pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia. Menurutnya, retreat tersebut menjadi langkah awal dalam membangun kesamaan komitmen dan visi di antara seluruh pemangku kepentingan daerah.
“Saya berharap kegiatan ini bisa menjadi wadah refleksi bersama agar kita semakin disiplin, inovatif, dan mampu menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan. Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bagian dari proses transformasi pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Siska.
Ia juga menambahkan bahwa dirinya sebelumnya telah mengikuti retret serupa bersama kepala daerah se-Sulawesi Tenggara dan merasakan manfaat besar dalam hal penguatan kerja sama lintas sektor.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Haryono, memberikan apresiasi atas inisiatif Pemkot Kendari dalam menyelenggarakan retret tersebut. Menurutnya, kegiatan ini merupakan forum penting untuk menyusun langkah-langkah strategis yang selaras dengan tantangan pembangunan ke depan.
“Retret seperti ini masih sangat jarang digelar di tingkat kabupaten/kota. Ini adalah momen tepat untuk keluar dari rutinitas dan menyusun kembali arah kebijakan berbasis refleksi,” ujarnya.
Sugeng juga mengingatkan bahwa penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus ditetapkan paling lambat 20 Agustus 2025. Ia berharap kegiatan retret dapat menjadi momentum awal dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan berintegritas
