Kendari, Radarsultra.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menggelar apel gabungan di Kantor Gubernur yang dihadiri oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Sultra.
Apel tersebut dipimpin oleh Pejabat Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., dan didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D. Selain pejabat struktural, apel ini juga dihadiri oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta staf di lingkungan Pemprov Sultra.
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto menyampaikan beberapa poin penting terkait pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Salah satunya adalah pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mewujudkan program pembangunan.
“Kita harus bekerja sama dalam mengklasifikasikan dan memperjuangkan anggaran untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Semua ini adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar Pj. Gubernur Andap Budhi, Senin, (7/10/2024).
Lebih lanjut, Pj. Gubernur menekankan lima hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh pemerintah, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lingkungan.
Pj. Gubernur mengingatkan bahwa alokasi anggaran untuk rumah layak huni dan pemberian beasiswa bagi anak-anak kurang mampu harus menjadi prioritas.
“Kita tidak hanya berbicara, tetapi harus bertindak nyata untuk masyarakat,” tambahnya, menggarisbawahi pentingnya tindakan konkrit dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat.
Di sisi lain, Pj. Gubernur juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sultra untuk menjaga netralitas dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada.
Ia menegaskan bahwa setiap ASN harus bebas dari pengaruh politik demi menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
“Sebagai ASN, kita harus bebas dari pengaruh politik. Mari kita jaga integritas dan fokus pada tugas kita,” tegasnya.
Dalam hal ini, Pj. Gubernur menyampaikan bahwa Pemprov Sultra telah mengeluarkan surat edaran terkait netralitas ASN sebagai pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan pemerintah provinsi.
Selain itu, Pj. Gubernur juga mengingatkan pentingnya kecepatan dalam menyampaikan informasi, terutama di era disrupsi informasi yang serba cepat.
“Di era disrupsi ini, informasi adalah kekuatan. Kita harus aktif menginformasikan perkembangan dan kinerja kita kepada masyarakat,” ungkapnya, mengajak semua pegawai untuk lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan publik.
Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur memberikan update terkait penerimaan ASN di Sultra. Tahun 2024, Pemprov Sultra berhasil mengakomodasi sebanyak 7.497 kuota ASN, yang terdiri dari 1.509 formasi CPNS dan 5.988 PPPK.
“Mari kita jalankan proses ini dengan transparan dan akuntabel,” ajaknya, menekankan pentingnya keadilan dan keterbukaan dalam seleksi ASN.
Apel gabungan tersebut diakhiri dengan semangat tinggi untuk terus bekerja keras demi mewujudkan Sultra yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Pj. Gubernur Andap Budhi berharap agar semua pegawai dapat memberikan kontribusi maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.*
