Kendari, Radarsultra.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berkomitmen untuk mengatasi masalah kemiskinan, termasuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
Hal ini terbukti dari digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sultra Tahun 2024, yang berlangsung pada Kamis, 7 November 2024 di Kendari.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari lembaga kementerian hingga pemerintah kabupaten/kota se-Sultra.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio MHum PhD, yang mewakili Pj Gubernur Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, merupakan masalah besar yang harus segera ditangani dengan langkah-langkah sistematis dan terpadu.
“Kemiskinan dan kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan sistematik, terpadu, dan menyeluruh,” ujar Asrun Lio dalam pembukaan rapat, Kamis, (7/11/2024).
Lebih lanjut, Asrun Lio menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah salah satu tujuan pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.
“Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama pada negara-negara yang sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan bagi warga negaranya,” tambahnya.
Sekda Sultra juga mengungkapkan bahwa meskipun sudah ada progres, kemiskinan, kerentanan sosial, dan kesenjangan ekonomi tetap menjadi tantangan besar dalam pembangunan sosial bangsa.
Data terbaru menunjukkan bahwa 9,03% atau sekitar 25,22 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan pada Maret 2024.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, kemiskinan menjadi salah satu dari lima sasaran utama visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Target kemiskinan pada tahun 2029 adalah 4,5-5,0 persen,” ujar Asrun Lio.
Asrun Lio juga menekankan bahwa upaya pengentasan kemiskinan memerlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Semua pihak, menurutnya, harus bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan yang efektif dan efisien.
“Program kegiatan harus konvergen dan didukung dengan adanya komitmen bersama. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, diharapkan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing,” jelasnya.
Sekda Sultra juga menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia telah menunjukkan penurunan.
Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia tercatat sebesar 1,12%, dan menurun menjadi 0,83% pada tahun 2024. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem di Sultra juga mengalami penurunan, dari 1,65% pada tahun 2023 menjadi 1,06% pada tahun 2024.
Namun, Asrun Lio menyebutkan ada beberapa masalah dalam penanggulangan kemiskinan yang masih harus diperbaiki.
Tiga permasalahan utama yang diidentifikasi dalam tata kelola pemerintahan di Sultra adalah rendahnya ketepatan sasaran program, kurangnya koordinasi antar sektor dan antar pemerintah, serta terbatasnya pendanaan untuk program bantuan sosial.
“Tiga masalah ini harus segera diatasi, karena ketepatan sasaran dalam program bantuan sosial sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” paparnya.
Masalah-masalah ini sejalan dengan temuan dari Kementerian PPN/Bappenas yang mengidentifikasi lima kendala besar dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu: data yang belum akurat, target pembangunan yang sulit tercapai, sinergi program yang lemah, dan data yang belum adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi yang dinamis.
“Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Sultra. Mari kita semua bersama-sama mendukung upaya pemerintah pusat dalam hal ini,” tutup Asrun Lio.
Kegiatan Rakor tersebut juga dihadiri oleh Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra, dan berbagai pihak terkait lainnya, termasuk akademisi dari Universitas Halu Oleo, para kepala OPD, dan perwakilan kabupaten/kota se-Sultra.
Dengan kolaborasi yang baik, Pemerintah Provinsi Sultra berharap agar kemiskinan di daerah ini bisa semakin menurun, dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.*
