Kendari, Radarsultra.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya mewujudkan konektivitas antardaerah yang lebih efisien. Melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDA-BM), program prioritas bertajuk Jalan Mulus Antarwilayah (Jamaah) kini menjadi fokus utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul, menjelaskan bahwa tahun 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah provinsi untuk memperluas cakupan jalan mantap di wilayah Sultra. Dari total panjang 1.076,94 kilometer jalan provinsi, saat ini sekitar 360 kilometer masih berstatus rusak dan perlu penanganan secara bertahap.
“Tahun ini kami melaksanakan program pembangunan pada 10 ruas jalan provinsi, yang tersebar di Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka Timur, Kota Kendari, dan Kabupaten Butur (Buton Utara). Dari total tersebut, delapan ruas telah rampung dan dua ruas masih dalam tahap penyelesaian,” ujar Pahri di Kendari, Kamis (6/11/2025).
Ruas Prioritas dan Capaian Tahun 2025
Beberapa ruas yang telah rampung pengerjaannya antara lain Jalan Brigjen Katamso dan Made Sabara di Kota Kendari sepanjang hampir satu kilometer, serta ruas Motaha-Alangga sepanjang satu kilometer dari total panjang 16 kilometer. Kedua ruas tersebut dinilai strategis karena menjadi jalur pendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di wilayah perkotaan.
Sementara itu, dua ruas yang masih dalam tahap pengerjaan berada di Kabupaten Butur (Buton Utara), yakni Simpang 3 Bubu-Ronta dan Polipolia–Batas Konawe Selatan. Progres pengerjaan ruas Bubur Ronta telah mencapai 85 persen, sedangkan ruas Polipolia–Batas Konsel sekitar 65–70 persen, dengan target penyelesaian pada akhir November 2025.
“Kami optimistis dua ruas yang tersisa bisa diselesaikan tepat waktu. Prinsipnya, semua pekerjaan harus selesai secara fungsional agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat,” tegas Pahri.
Keterbatasan Fiskal dan Strategi Efisiensi
Meski pembangunan berjalan positif, Pahri tidak menampik bahwa keterbatasan fiskal daerah masih menjadi tantangan utama. Anggaran daerah tidak sepenuhnya mampu menutup kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan yang begitu luas.
Oleh karena itu, pihaknya menerapkan strategi efisiensi dan prioritas berbasis fungsionalitas. Ruas jalan yang memiliki nilai konektivitas tinggi antarwilayah dan berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat menjadi fokus pengerjaan.
Selain itu, Dinas SDA dan Bina Marga juga terus berupaya mengoptimalkan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta, baik melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) dari Kementerian PUPR maupun dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan.
“Beberapa ruas berat yang sulit ditangani dengan APBD kami usulkan melalui APBN. Salah satunya ruas Porehu dan Tolala Kolaka Utara sepanjang 49 kilometer yang kami ajukan masuk program Inpres Jalan Daerah,” jelasnya.
“Selain itu, kami juga berterima kasih kepada pihak swasta seperti PT Vale, yang telah berkontribusi melalui CSR untuk memperbaiki ruas jalan di wilayah Pomalaa.”
Target 2030: Jalan Provinsi 98 Persen Mantap
Dinas SDA dan Bina Marga Sultra telah menetapkan rencana jangka menengah hingga 2030, dengan target kondisi jalan provinsi mencapai 95–98 persen mantap. Untuk mencapai target tersebut, setiap tahun akan dilakukan peningkatan dan pemeliharaan jalan sepanjang 61 hingga 77 kilometer.
“Tahun 2025 kami tangani sekitar 35 kilometer, dan tahun depan kami targetkan meningkat kurang lebih 75 kilometer. Dengan ritme itu, pada 2030 kami optimistis bisa mencapai kondisi jalan mantap di atas 95 persen,” ujar Pahri.
Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan jalan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah. Peran aktif masyarakat dalam menjaga kualitas jalan juga sangat penting. Jalan provinsi umumnya dirancang dengan kapasitas beban 8–12 ton, sehingga jika sering dilalui kendaraan berat di luar ketentuan, umur jalan akan jauh berkurang.
“Kami berharap masyarakat ikut berperan menjaga hasil pembangunan. Kalau jalan sudah diperbaiki tapi dilewati kendaraan di luar batas tonase, kerusakannya akan cepat terjadi. Perawatan dan kesadaran bersama menjadi kunci agar umur jalan bisa mencapai 20 tahun,” tutur Pahri.
Sinergi Membangun Konektivitas Sultra
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menilai pembangunan infrastruktur jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Akses jalan yang baik akan menekan biaya logistik, membuka peluang investasi, serta mempercepat distribusi hasil pertanian, perikanan, dan industri ke berbagai wilayah.
Pahri mencontohkan, perbaikan pada ruas Motaha–Alangga yang baru terealisasi sekitar 0,8 kilometer dari total panjangnya, secara langsung telah memperlancar mobilitas masyarakat di wilayah pedalaman. Begitu pula ruas Lambale–Ronta sepanjang 3,6 kilometer dan Punggaluku-Kendari sekitar 1,8 kilometer yang menjadi prioritas lanjutan tahun depan.
“Masih ada sekitar 330 kilometer jalan provinsi yang harus kami tangani. Tapi dengan kolaborasi antarpihak dan manajemen pembangunan yang tepat, kami yakin konektivitas Sultra akan semakin kuat,” pungkasnya.
Komitmen Gubernur dan Harapan ke Depan
Program Jamaah merupakan bagian dari visi Gubernur Sulawesi Tenggara yang menitikberatkan pada pemerataan pembangunan infrastruktur hingga pelosok daerah. Komitmen tersebut tercermin melalui arahan agar seluruh proyek jalan provinsi berorientasi pada asas manfaat jangka panjang, bukan sekadar penyelesaian fisik.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bertekad melanjutkan program ini secara berkelanjutan, sembari membuka ruang partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga keberlangsungan infrastruktur yang telah dibangun.
Dengan sinergi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, jalan-jalan provinsi di Sultra diharapkan menjadi urat nadi ekonomi daerah yang mampu menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pasar, meningkatkan daya saing daerah, dan memperkuat posisi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
