Kendari, Radarsultra.co – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sedang menuai polemik terkait Surat Keputusan (SK) Plt Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang baru.
Penunjukan Ketua DPW PPP Sultra, lantas memantik salah satu kader PPP Kota Kendari Drs. Sugianto Fara angkat bicara.
Ia mengatakan, setelah membaca SK Plt DPW PPP Sultra yang telah diterbitkan DPP PPP ada yang menganjal.
“Sementara Putusan Mahkamah Partai yang diterima DPW PPP Sultra beberapa bulan lalu menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Partai kepada DPP PPP tidak ada perintah untuk melaksanakan Muswilub di DPW PPP Sultra,” terang Sugianto saat ditemui di salah satu Warkop di Kota Kendari, Kamis, (11/5/2023).
Sugianto Fara juga menambahkan bahwa para kader PPP bingung karena terdapat dua putusan yang berbeda, dan SK DPW juga dibatalkan oleh SK Plt DPW PPP Sultra.
Menurutnya, hal ini akan menjadi permasalahan baru bagi partai berlambang Ka’bah tersebut.
“Keanehan ini akan menjadi permasalahan baru di tubuh partai berlambang Ka’bah ini. Demi menjaga marwah partai yang berasas islam kita wajib tegakkan aturan dan amanah partai yakni amar ma’ruf nahi munkar,” ucapnya.
Kami juga akan mempertanyakan di DPP PPP, dan akan mengambil langkah hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN,” lanjutnya.
Sugianto Fara juga menyoroti perintah SK Plt DPW PPP Sultra yang memerintahkan pelaksanaan Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub), sedangkan Putusan Mahkamah Partai tidak memberikan perintah tersebut.
Ia curiga bahwa terdapat pemaksaan dari DPP PPP untuk kepentingan tertentu melalui Muswilub.
“Bagaimana bisa seperti ini. Lain putusan Mahkamah Partai lain juga perintah SK Plt DPW PPP Sultra,” ungkapnya.
“Sepertinya ini ada pemaksaan dari DPP PPP untuk kepentingan orang-orang tertentu melalui Muswilub,” ujar Sugianto dengan nada kesal dan turut diamini dua mantan pengurus DPW PPP Sultra.
Sugianto juga menekankan bahwa DPW PPP Sultra saat ini sudah bekerja dengan sangat baik, dan pengorbanan waktu, tenaga, dan materi telah didedikasikan untuk kemajuan partai ini di Bumi Anoa.
Dia merasa kebingungan atas alasan penunjukan Plt DPW PPP Sultra dan mengaku bahwa para kader tidak mengetahui alasan yang sesungguhnya terkait putusan tersebut.
Melihat situasi yang terjadi, Sugianto Fara menyebut bahwa untuk menjaga marwah partai yang berasas islam, wajib untuk tegakkan aturan dan amanah partai yakni amar ma’ruf nahi munkar.
