Kendari, Radarsultra.co – Pemerintah Kota Kendari bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara meresmikan peluncuran 115 Kios Pangan Digital yang tersebar di seluruh 65 kelurahan Kota Kendari. Program ini menjadi bagian dari langkah strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari dalam menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan, dan memperluas akses pangan pokok bagi masyarakat.
Acara yang digelar di Kantor Perwakilan BI Sultra, Senin (11/8/2025), ini berlangsung dalam rangkaian High Level Meeting (HLM) TPID Kota Kendari 2025. Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, Kepala Perwakilan BI Sultra Edwin Permadi, Kepala BPS, Kepala Bulog, sejumlah pimpinan OPD, pelaku usaha pangan, Satgas Pangan, dan Perumda Kota Kendari.
Strategi 4K untuk Kendalikan Inflasi
Wali Kota Kendari dalam sambutannya memaparkan kondisi inflasi Kota Kendari pada Juli 2025 yang tercatat sebesar 1,11% secara bulanan (month to month/mtm) dan 2,82% secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara yang berada di 3,72% (yoy), namun tren kenaikan inflasi bulanan tetap perlu diwaspadai.
“Meskipun inflasi bulanan sedikit menurun, kita tidak boleh lengah. Inflasi ini bukan hanya disebabkan satu komoditas, tetapi juga berbagai bahan pokok, bahkan emas dan perhiasan. Sesuai arahan Presiden, harga pangan tidak boleh naik tanpa kendali,” tegas Siska.
Ia menambahkan, Kota Kendari memang belum sepenuhnya swasembada pangan, namun ketergantungan terhadap pasokan luar daerah sudah berkurang. Pemerintah pun terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui empat pilar utama atau strategi 4K, yaitu:
- Ketersediaan Pasokan – Memperluas Gerakan Kendari Berkebun di pekarangan rumah dan lahan perkantoran untuk menanam hortikultura dan sayuran, serta mempersiapkan kawasan agroeduwisata seluas 12 hektare di Nanga-Nanga sebagai pusat urban farming.
- Kelancaran Distribusi – Menyusun Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan kabupaten sentra produksi beras seperti Konawe dan Konawe Selatan, bekerja sama dengan Bulog untuk menjamin pasokan beras berkelanjutan.
- Keterjangkauan Harga – Menghadirkan 115 Kios Pangan Digital sebagai lokasi percontohan harga beras SPHP yang terjangkau, dengan akses dekat dari permukiman warga.
- Komunikasi Efektif – Menerbitkan Surat Keputusan monitoring dan evaluasi penyaluran beras SPHP guna mencegah praktik kecurangan di tingkat pengecer.
Transformasi Perdagangan Pangan ke Era Digital
Peluncuran Kios Pangan Digital ini tidak hanya menjadi instrumen pengendalian inflasi, tetapi juga bagian dari transformasi perdagangan pangan menuju ekosistem digital. Mengadopsi sistem pembayaran nontunai berbasis QRIS, kios-kios ini memungkinkan transaksi lebih cepat, transparan, dan aman, sekaligus mendukung inklusi keuangan masyarakat.
Kepala Perwakilan BI Sultra, Edwin Permadi, menyebut inovasi ini sebagai game-changer dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Digitalisasi kios pangan mendorong efisiensi pasar, memperkuat distribusi, dan memanfaatkan teknologi untuk menjaga stabilitas harga. Dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa dukungan teknologi ini harus diiringi dengan penguatan sinergi lintas sektor.
“Ketersediaan infrastruktur digital perlu dibarengi dengan kerja sama erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar manfaatnya dapat merata, tidak hanya di pusat kota tetapi juga wilayah pinggiran,” tambah Edwin.
Beras menjadi komoditas yang paling memengaruhi inflasi di Kota Kendari. Penyaluran beras SPHP yang masih terbatas menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Untuk itu, sinergi antara pemerintah daerah, BI, Bulog, dan pelaku usaha pangan terus dikuatkan agar distribusi beras lebih optimal.
Selain beras, komoditas hortikultura seperti cabai rawit, tomat, dan kangkung juga turut menjadi pendorong inflasi akibat gangguan produksi. Pemerintah bersama BI mendorong solusi berbasis teknologi seperti pembangunan rumah semai dan greenhouse dengan pola tanam terjadwal.
Ke depan, Pemkot Kendari menargetkan Kios Pangan Digital tidak hanya hadir di kelurahan, tetapi juga diperluas hingga ke tingkat RW dan kelompok tani. Langkah ini diharapkan mampu memotong rantai distribusi, menekan biaya logistik, dan pada akhirnya memberikan harga yang lebih stabil bagi masyarakat.
Wali Kota Siska menegaskan, transformasi menuju ekosistem pangan digital ini adalah bagian dari komitmen Pemkot Kendari untuk menjadi kota yang adaptif, inklusif, dan inovatif.
“Mulai tahun 2026, semua layanan pembayaran di Kota Kendari akan berbasis nontunai. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi soal efisiensi, transparansi, dan memberikan kemudahan bagi warga,” tutupnya.
Peluncuran 115 Kios Pangan Digital ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa sinergi pemerintah daerah, otoritas moneter, pelaku usaha, dan masyarakat dapat menciptakan solusi konkret dalam menjaga hak masyarakat atas pangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan.
