Kendari, Radarsultra.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Kendari. Rencana ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra, Yusmin, yang menyebutkan bahwa lahan seluas 8,9 hektar telah disiapkan sebagai lokasi pembangunan.
“Sekolah Rakyat ini adalah inisiatif langsung dari Bapak Gubernur Andi Sumangerukka, yang kami usulkan kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dalam pertemuan pada April lalu di Jakarta. Lahan di Kendari itu sudah kami laporkan, dan sudah pula ditinjau langsung oleh pihak kementerian. Kini kami tinggal menunggu keputusan dari pusat,” ujar Yusmin.
Menurut Yusmin, sekolah ini akan mencakup tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA, dengan rincian pembangunan meliputi 12 ruang kelas untuk SMA, 12 ruang untuk SMP, dan 4 ruang untuk SD. Sekolah tersebut juga direncanakan akan menerapkan sistem asrama agar para siswa dari berbagai wilayah bisa memperoleh fasilitas pendidikan dan pembinaan yang lebih menyeluruh.
“Sekolah ini memang diperuntukkan bagi anak-anak kita yang berasal dari keluarga kurang mampu, tapi bukan berarti kualitasnya akan rendah. Justru kami dorong agar ini menjadi sekolah unggulan. Kami ingin membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan pendidikan terbaik,” tegasnya.
Yusmin juga menjelaskan bahwa seluruh proses administrasi untuk pembangunan sudah rampung. Pemerintah provinsi telah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dan telah melaporkan kesiapan tenaga pendidik yang akan bertugas di sekolah tersebut. Karena proyek ini berada di bawah Kementerian Sosial, para guru dan staf administrasi yang ada akan disesuaikan statusnya sesuai ketentuan kementerian.
“Tenaga pendidik kami sudah kami siapkan dan mereka siap untuk dialihkan statusnya. Ini bentuk komitmen kami terhadap pelaksanaan program ini. Soal rekrutmen guru tambahan, nantinya akan menjadi domain Kementerian dan Dinas Pendidikan, tergantung kebijakan lebih lanjut,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai waktu dimulainya pembangunan, Yusmin menyebut bahwa pihaknya belum dapat memastikan hal tersebut karena semuanya tergantung keputusan dan alokasi dari Kementerian terkait.
“Kapan mulai pembangunannya, kami belum bisa pastikan karena itu adalah kewenangan kementerian. Tapi harapan kami, ini bisa segera direalisasikan karena segala sesuatu dari sisi daerah sudah kami siapkan,” ujar Yusmin.
Ia juga menambahkan bahwa inisiatif ini lahir dari kebutuhan mendesak akan pendidikan inklusif di Sulawesi Tenggara, dan bahwa Sekolah Rakyat ini nantinya akan menjadi role model bagi pendidikan berbasis kesetaraan sosial yang tetap mengedepankan kualitas.
“Ini bukan hanya tentang bangunan atau ruang kelas, tapi tentang masa depan anak-anak kita. Sekolah ini akan menjadi tempat harapan baru, terutama bagi mereka yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan layak,” pungkas Yusmin.
