Kendari, Radarsultra.co – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa penguatan demokrasi di tingkat lokal tidak dapat dipisahkan dari peran aktif partai politik sebagai pilar pengawasan publik. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang PDIP yang melibatkan 17 kabupaten dan kota se-Sultra, Senin, 24 November 2025.
Menurutnya, kualitas pemerintahan di daerah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana parpol mampu memainkan fungsi kontrol dan pendidikan politik secara konsisten. Ia menyebut bahwa demokrasi hanya dapat berjalan sehat jika ada keseimbangan antara kekuasaan dan mekanisme pengawasan.
“Demokrasi membutuhkan kontrol. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa masukan dan koreksi. Peran parpol menjadi penting dalam memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan,” kata Andi Sumangerukka.
Ia menuturkan, parpol bukan semata wadah politik elektoral, melainkan institusi strategis yang membentuk kedewasaan politik masyarakat. Karena itu, ia mendorong parpol agar tidak terjebak pada orientasi kekuasaan pascapemilu, tetapi tetap fokus pada cita-cita besar kebangsaan dan pembangunan daerah.
“Parpol hadir untuk membawa gagasan, memberi arah, dan memperjuangkan nilai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Gubernur juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk struktur parpol, dalam menjaga stabilitas demokrasi di Sultra. Ia menyebut bahwa visi pembangunan daerah harus dipahami sebagai agenda bersama, bukan hanya tanggung jawab eksekutif.
“Kami membutuhkan dukungan semua pihak agar visi pembangunan ini benar-benar menjadi gerakan kolektif. Parpol memiliki peran strategis di dalamnya,” pungkasnya.
